Makassar – Tribun1.com | Aksi tersebut menyikapi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Massa aksi membawa spanduk tuntutan bertuliskan “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran” sambil bergantian melakukan orasi politik.
Jenderal lapangan Oshi menyampaikan bahwa gelombang protes rakyat hari ini dampak dari kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang tidak mencerminkan prinsip keadilan.
Menurutnya, ditengah kondisi ekonomi rakyat yang tidak menentu, pemerintah justru menaikkan gaji anggota DPR, membeli peralatan militer rongsokan dari luar negeri ditengah efisiensi anggaran sementara rakyat terus diperas melalui sistem pajak yang sangat tinggi.
“Hari ini kami dari Aliansi KERAMAT menyerukan Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran. Hal ini juga sejalan dengan Prabowo atas keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis reformasi. Serta wapres Gibran Rakabuming Raka kami nilai tidak pantas menjadi wapres karena sampai saat ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan bahkan ketika ditanya oleh awak media seperti orang kebingungan,” ujar Oshi.
Dalam aksi itu juga, Aliansi KERAMAT menyerukan adili Joko Widodo dan kroninya.
Massa aksi menilai, semasa Joko Widodo menjadi presiden RI telah terjadi banyak kasus pelanggaran HAM baik itu terhadap masyarakat adat, petani, nelayan, dan buruh.
“Aliansi KERAMAT mendesak agar Joko Widodo dan kroninya segera diadili atas praktik izin usaha pertambangan dan pengrusakan hutan serta praktik KKN,” pungkas Oshi.
Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) yaitu: GRD, PMBI, SPMP, GMNI Makassar, GMKI, LMND, PMKRI Gowa, KAM, dan LMND, dengan membawa isu utama yaitu “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran” dengan tuntutan:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset.
2. Tolak Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Bubarkan DPR RI.
4. Cabut UU TNI.
5. Tolak RKUHP.
6. Tolak RUU Polri.
7. Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat.
8. Hentikan Represif aparat terhadap masyarakat sipil.
9. Adili Jokowi dan Kroninya.
10. Sahkan UU Masyarakat adat.
11. Tolak proyek strategis nasional (PSN).
12. Wujudkan pendidikan gratis.
13. Wujudkan kesehatan gratis.
14. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu.
15. Tolak hutang luar neg. Tolak gelar pahlawan Soeharto.
*(red)
