Jakarta Utara – Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PICTA) menggelar Diskusi Sarasehan Nasional bertajuk “Urgensi Reformasi Polri Menuju Institusi yang Profesional, Transparan, dan Humanis sebagai Implementasi Asta Cita”, Senin (20/10/2025), di Aula Kedai Tempoe Doeloe, Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara kalangan pemuda, aktivis, dan masyarakat sipil dalam membedah arah reformasi kelembagaan Polri agar lebih sejalan dengan semangat perubahan dan tuntutan masyarakat modern.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, antara lain Nasky Putra, pengamat kebijakan pemerintah dan politik nasional; Sonata dari YLBH CKI; Tiarma, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI); Raja Oloan, S.H., Direktur LKBHMI; serta Febry Fery Yanon dari Komunitas Ojol Jamrud Squad Pulomas.
Dalam pemaparannya, Nasky Putra menekankan pentingnya reformasi Polri tidak hanya sebatas perubahan struktural, tetapi juga menyentuh aspek mentalitas dan budaya organisasi.
“Polri adalah institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Profesionalitas dan transparansi menjadi keharusan agar kepercayaan publik tumbuh. Reformasi tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diwujudkan dalam perilaku dan pelayanan sehari-hari,” tegas Nasky.
Sementara itu, Sonata dari YLBH CKI menyoroti pentingnya aspek hukum dan hak asasi manusia dalam proses reformasi Polri. Ia menyampaikan bahwa praktik penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia.
“Kita ingin melihat Polri yang humanis, bukan represif. Polisi harus menjadi pelindung dan pengayom, bukan pihak yang ditakuti rakyat,” ujarnya.
Aktivis GMNI, Tiarma, menambahkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong agenda reformasi di tubuh Polri. Menurutnya, keterlibatan pemuda menjadi penting karena mereka adalah kelompok yang paling sering berinteraksi dengan dinamika sosial dan kebijakan publik.
“Pemuda harus menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap institusi negara. Reformasi Polri harus menjadi gerakan kolektif, bukan hanya tanggung jawab internal Polri,” kata Tiarma.
Sementara itu, Raja Oloan, S.H., Direktur LKBHMI, menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penegakan hukum. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi publik dapat menjadi jembatan antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
“Keterbukaan menjadi kunci untuk menghapus stigma negatif terhadap Polri. Jika masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami,” ujarnya.
Dari sisi masyarakat akar rumput, Febry Fery Yanon yang mewakili Komunitas Ojol Jamrud Squad Pulomas menyampaikan bahwa reformasi Polri harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Ia berharap aparat kepolisian semakin hadir dengan sikap empati dan pelayanan yang cepat.
> “Kami para pekerja lapangan sering berhadapan dengan berbagai situasi. Kami ingin Polri yang humanis, yang memahami kondisi kami, bukan hanya datang saat menindak,” tutur Febry.
kegiatan menyampaikan bahwa sarasehan nasional ini merupakan bagian dari upaya PICTA dalam mendukung terwujudnya cita-cita besar bangsa sebagaimana tertuang dalam Asta Cita — yaitu delapan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Kegiatan ini diakhiri dengan pernyataan sikap bersama yang menegaskan komitmen Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air untuk terus mengawal proses reformasi Polri agar tetap berada di jalur profesionalitas, transparansi, dan humanisme.
“Kami, Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air, percaya bahwa reformasi Polri bukan hanya tentang memperbaiki institusi, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Polri yang profesional dan humanis adalah kunci terciptanya rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat,” demikian bunyi pernyataan akhir diskusi tersebut.
Dengan semangat kolaborasi antara pemuda, masyarakat sipil, dan akademisi, PICTA berharap hasil diskusi ini dapat menjadi rekomendasi nyata bagi pembuat kebijakan dan institusi Polri dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang berkeadilan dan berkemajuan.
