TAKALAR – tribun1.com | Sekitar 650 massa dari Serikat Pekerja Perkebunan Unit (SPBUN) PTPN I Kebun Takalar akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin, 7 Juli 2025, di Kantor Bupati Takalar dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas gangguan yang dialami para pekerja saat hendak melakukan panen tebu, yang diduga dihalangi oleh oknum masyarakat setempat.
Dalam tuntutannya, massa meminta Pemerintah Daerah Takalar bertindak tegas terhadap penyerobotan lahan yang selama ini dikelola oleh PTPN I. “Kami menuntut penegakan aturan terhadap penyerebotan lahan dan perlindungan atas kenyamanan bekerja, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” tegas Ketua Umum SPBUN, Perdana Abdi.
Adapun poin-poin utama dalam tuntutan para pekerja antara lain: penegakan hukum atas penyerobotan lahan, perlindungan hak-hak pekerja, penangkapan provokator yang mengganggu operasional di lapangan, serta percepatan penyelesaian konflik lahan yang telah berlangsung cukup lama.
SPBUN menyatakan bahwa gangguan oleh sekelompok masyarakat terhadap kegiatan panen tebu ini sangat meresahkan. Mereka menilai tindakan tersebut ilegal dan melanggar hukum, serta telah menghambat produktivitas dan kenyamanan dalam bekerja. “Kami menyampaikan pendapat ini di muka umum secara damai, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” lanjut koordinator lapangan, Justri.
Lahan yang disengketakan diperkirakan mencapai 700 hektar, tersebar di sejumlah desa di wilayah Takalar, di antaranya Desa Parangluara, Timbuseng, Lassang Barat, Towata, Balangtanaya, Massamaturu, dan Desa Barugaya. SPBUN berharap pemerintah segera turun tangan menengahi dan menyelesaikan konflik ini secara adil.
SPBUN menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan sesuai prosedur hukum dan mengingatkan kepada pemda Takalar segera menyelesaikan persoalan ini tuk menghindari terjadi adanya Bentrok antara pihak pekerja PTPN dengan Masyarakat tersebut . Mereka juga meminta pihak kepolisian untuk mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif. “Kami tidak melawan rakyat, tapi menuntut keadilan agar pekerja bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman,” tutup Perdana Abdi.
Rencananya, aksi damai ini akan dimulai pukul 09.00 WITA dengan titik kumpul di depan Kantor Bupati Takalar, dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi di Kantor BPN Takalar sebagai bagian dari upaya mencari kejelasan dan perlindungan hukum atas hak pengelolaan lahan PTPN I.
(Ombel/putri)
