Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan

ADI DG SILELE

- Author

Senin, 25 Agustus 2025 - 14:05 WIB

50350 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Makassar – Tribun1.com | Senin (25/08/2025). Aksi tersebut menyikapi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

 

Di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, massa aksi membentangkan spanduk tuntutan bertuliskan “Reformasi Jilid II” serta satu keranda mayat sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Massa aksi mendesak gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk keluar menemui mereka.

 

Selang beberapa jam kemudian, massa aksi menghamburkan sampah di depan pintu masuk kantor gubernur Sulsel sebagai bentuk kemarahan tidak ditemui oleh Andi Sudirman Sulaiman.

 

Leksan selaku jenderal lapangan dalam orasinya mendesak gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mundur dari jabatannya atas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencekik rakyat.

 

“Kami dari Aliansi KERAMAT mendesak gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman segera mundur dari jabatannya. Karena beberapa kebijakan kenaikan PBB yang mencekik masyarakat di beberapa daerah di Sulsel tidak mendapat perhatian dari gubernur,” ujar Leksan.

 

Selang beberapa jam kemudian, massa aksi melakukan long march dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan menuju ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Di depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, massa aksi unjuk mengkritisi kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang memprihatinkan.

 

Massa aksi menyatakan sikap untuk membubarkan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

 

“Hari ini DPR yang katanya wakil rakyat berfoya-foya diatas penderitaan rakyat. DPR tidak lagi memiliki keberpihakan pada rakyat sebaiknya bubarkan saja DPR,” pungkas Leksan dalam orasinya.

 

Didepan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, massa aksi bertahan sambil bergantian melakukan orasi politik. Hingga pada pukul 19.00 WITA kemudian massa aksi membubarkan diri.

 

Sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dan kepolisian Polrestabes Makassar yang mengambil pedang mainan milik massa aksi yang terbuat dari karton. Massa aksi sempat memprotes namun oknum polisi tersebut menyampaikan bahwa akan memperlihatkan kepada atasan lalu dikembalikan.

 

“Kepolisian terlalu sensitif padahal itu hanya karton yang dibuat jadi pedang,” ujar dia salah satu massa aksi.

 

 

Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) yaitu: GRD, PMBI, SPMP, GMNI Makassar, GMKI, LMND, PMKRI Gowa, dan Forgata. Dengan membawa isu “Reformasi Jilid II” dengan tuntutan:

 

1. Sahkan RUU Perampasan Aset.

 

2. Tolak Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

 

3. Bubarkan DPR RI.

 

4. Cabut UU TNI.

 

5. Tolak RKUHP.

 

6. Tolak RUU Polri.

 

7. Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat.

 

8. Hentikan Represif aparat terhadap masyarakat sipil.

 

9. Adili Jokowi.

 

10. Sahkan UU Masyarakat adat.

 

11. Tolak proyek strategis nasional (PSN).

 

12. Wujudkan pendidikan gratis.

 

13. Wujudkan kesehatan gratis.

 

14. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu.

 

15. Tolak hutang luar negeri.

 

16. Tolak penulisan ulang sejarah.

 

17. Tolak gelar pahlawan Soeharto.

 

*(red)

Berita Terkait

.SWI Jabar Kawal Transparansi Anggaran Publik, Audiensi dengan Diskominfo Jabar Bahas Akses Informasi dan Kemitraan Media
Aktivis LSM KOREK Laporkan Dugaan Penganiayaan di Kantor BPN Kota Bandung, Polisi Diminta Usut Tuntas
Dari Surabaya untuk Indonesia Timur, SWI Perkuat Kompetensi dan Profesionalisme Wartawan
Kebakaran Mardinding Karo, 8 Rumah Hangus dan TNI Bergerak Cepat
Bersama dalam Shalawat, Bersatu dalam Syukur: Kehangatan Maulid Nabi di Babakan Talang Menyentuh Hati Jamaah
Kesbangpol dan SWI Jabar Perkuat Hubungan Profesional demi Informasi yang Berkualitas
Menata Masa Depan Rumah Tangga, KUA Lembang Gelar Bimbingan Pra Nikah untuk Puluhan Pasangan
DPP XTC Indonesia Nyatakan Sikap Tegas: Persatuan Dijaga, Penyalahgunaan Identitas Diproses Hukum

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 19:02 WIB

Situasi Genting di Lawe Alas: Jebolnya Tanggul Sungai dan Aktifitas Tambang Galian C Dinilai Melanggar Undang-Undang

Selasa, 29 September 2026 - 20:49 WIB

Bantuan Pemda Aceh Rp 323,5 Juta, Untuk Kebakaran Agara. Diduga Meguap Kemana sekitar Rp 240 Juta.

Senin, 20 Juli 2026 - 00:30 WIB

Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS dan PIP di SDN 2 Biak Muli Minta Diusut Hingga Tuntas

Senin, 6 Juli 2026 - 13:53 WIB

Grasstrack Kapolres Agara Sukses Digelar, Semangat Bhayangkara dan Prestasi Berpacu di Sirkuit IMI Aceh Tenggara

Sabtu, 23 Mei 2026 - 18:22 WIB

BPJN Aceh 3.5 Bersihkan Ruas Jalan Nasional Terdampak Banjir di Desa Kuning dan Lawe Tua Persatuan

Kamis, 7 Mei 2026 - 06:59 WIB

Truk Diduga Angkut Gondorukem Terjun ke Jurang di Agara, Nopol Ditutup, Lokasi Dijaga Ketat

Kamis, 23 April 2026 - 02:45 WIB

Politik Kotor Mengendap di Spanduk: Saat Wajah Demokrasi Aceh Dicoreng Oknum Tak Bertanggung Jawab

Selasa, 14 April 2026 - 19:54 WIB

Rabusin Menyuarakan Kepastian Hukum di Tengah Sengketa Agraria yang Diuji di Pengadilan Negeri Blangkejeren

Berita Terbaru