JAKARTA – Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), KH. Makmun Sukron, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara tokoh agama (ulama) dan pejabat negara (umaro’) demi menjaga keutuhan bangsa. Hal itu disampaikan melalui keterangannya, Sabtu (30/8) usai menjadi narasumber dalam sebuah podcast yang digelar di Banten, kemarin yang membahas isu-isu kekinian seputar hubungan agama dan negara.
Menurutnya, Keislaman dan Keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya harus berjalan beriringan sebagai pijakan moral dan kebangsaan.
“Tokoh agama dan pejabat negara harus tulus serta peduli terhadap persoalan masyarakat. Kolaborasi harus lebih dominan daripada kompetisi antar kedua unsur itu, jika Indonesia ingin tetap aman dan damai,” ujar pria Kelahiran Kota Wali Demak dan lama di Ponpes Futuhiyyah Mranggen ini.
KH. Makmun menekankan bahwa, menjaga negara sama pentingnya dengan menjaga agama. Sebab tanpa negara yang kuat, agama pun sulit dijalankan secara baik. Ia menegaskan prinsip Himayatu ad-Din wa ad-Daulah wa al-Ummah yang bermakna agama, negara, dan umat harus berjalan beriringan karena ketiganya saling terkait.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menanamkan nilai toleransi, baik internal maupun antarumat beragama. Bagi KH. Makmun, menjalankan agama sesuai keyakinan adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati tanpa diskriminasi.
“Kebenaran tidak ditentukan oleh kelompok mayoritas saja. Kebenaran bersifat universal, bisa lahir dari siapa saja, baik dari kelompok mainstream maupun non-mainstream. Semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum negara,” tegas pria yang lama mengecam Pendidikan di Kairo dan Iran ini.
Ia menambahkan, toleransi dan kolaborasi antarelemen bangsa tanpa memandang ras maupun agama adalah kunci untuk mewujudkan harmoni sosial. Hal ini juga menjadi prasyarat bagi integrasi bangsa yang multikultur.
“Itu satu-satunya pilihan, that’s the only option,” pungkas Sukron yang pernah menjadi Wakil Ketua PWNU Banten. (Red).
