JAKARTA – Payung Pemuda Demokrasi (PPD) menggelar diskusi publik bertajuk “Menuju 1 Abad Sumpah Pemuda: Menggugat Ketimpangan Akses Pendidikan” di Warkop Ikhlas Joglo, Jalan Strategi Raya Nomor 5, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas pelajar.
Diskusi tersebut menghadirkan Radit, demisioner Senat Universitas Atma Jaya, Bintang, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya, serta Agif, aktivis PPD. Kegiatan dipandu oleh Irwansyah alias Wancah, pendiri Titik Kumpul Pemuda. Sejumlah peserta diketahui berasal dari kelompok pelajar.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Sumpah Pemuda yang diikuti peserta. Selanjutnya, para narasumber menyampaikan pandangan mengenai ketimpangan akses pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah, keterbatasan ekonomi sebagai hambatan pendidikan, serta pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui keterangan Humas Payung Pemuda Demokrasi (PPD), Selasa (20/10), Radit, demisioner Senat Universitas Atma Jaya, menyoroti kondisi pendidikan di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Flores dan Maluku. Ia menilai, keterbatasan fasilitas sekolah, ketidakseimbangan kebutuhan tenaga pendidik, serta belum meratanya akses pendidikan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat di wilayah terpencil.
Sementara itu, Bintang menegaskan bahwa, hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, faktor ekonomi, kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Ia turut menyoroti perlunya transparansi anggaran pendidikan, termasuk pembahasan mengenai alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Adapun Agif, mengajak para pelajar untuk mengutamakan pendidikan, diskusi dan pengembangan kemampuan intelektual sebagai sarana menyikapi persoalan sosial. Ia menekankan bahwa, ilmu pengetahuan dapat menjadi landasan perjuangan untuk mendorong perubahan tanpa kekerasan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjauhi tawuran serta membangun generasi muda yang kritis, berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Pada sesi akhir, PPD menyampaikan manifesto pendidikan yang menekankan pentingnya sistem pendidikan nasional yang berkualitas, terjangkau, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara. Manifesto tersebut juga memuat kritik terhadap persoalan korupsi, ketimpangan sosial dan berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui manifesto tersebut, PPD menyampaikan lima gagasan utama, yakni:
– Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan terjangkau,
– Penguatan nilai kemanusiaan,
– Pengembangan kebebasan berpikir yang bertanggung jawab,
– Penanaman semangat belajar sepanjang hayat, serta,
– Pembentukan generasi intelektual yang berintegritas dan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Selanjutnya seluruh rangkaian acara berakhir sekitar pukul 18.54 WIB. (Red).
