Takalar – tribun1.com | ketua Lembaga pemberdayaan rakyat (LPR), Telah menyiapkan laporan atas dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Dana Revitalisasi SDN Inpres kampung beru, ke aparat penegak hukum (APH).
Hal itu disampaikan oleh Irwan selaku Ketua LPR kepada awak media ini pada selasa, 11 November 2025 di salah satu warkop.
Dia mengatakan, segenap informasi dan bahan-bahan laporan yang akurat tentang dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan SDN Inpres 162 Kampung beru sudah
SDN Inpres 162 kampung beru Kabupaten takalar memperoleh kucuran dana revitalisasi tahun 2025 yang cukup besar dan di duga ada beberapa item kegiatan yang janggal, ia telah siapkan untuk laporan untuk disampaikan ke Aparat Penegak Hukum.
Tujuan revitalisasi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana, menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan nyaman.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pekerjaan nya harus dilaksanakan sesuai dengan panduan teknis revitalisasi dan harus mendapat pengawasan yang ketat dari dinas terkait. Tuturnya
“Sejumlah keterangan dari sejumlah pihak terkait beserta dokumen pendukung berupa foto dan rincian atas dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan telah kami siapkan dan segera kita sampaikan dalam beberapa hari ke depan,” tegas IRWAN
Kalau melihat dari jumlah anggaran yang begitu besar yang di kucurkan oleh kementerian pendidikan RI untuk revitalisasi SDN 162 kampung beru. Dalam hemat kami ada beberapa item kegiatan yang patut kita pertanyakan pelaksanaannya,” ungkapnya
Irwan menambahkan bahwa untuk bahan laporan sudah cukup, Dugaan pelaksanaan pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah ini terdapat sejumlah item pekerjaan yang janggal dan tidak sesuai spesifikasi.
“Oleh sebab itu hal ini kami lakukan sebagai wujud tugas dan fungsi kami sebagai lembaga kontrol sosial di tengah masyarakat yang di dukung konstitusi.” Ujarnya
Tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah yang akan di laporkan ke APH terkait pembangunan yang mengunakan anggaran negara yang diduga dalam realisasinya di lapangan menyimpang,.
