Tribun1.com -ASN PPPK kembali menjadi polemik nasional setelah Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP), Fadlun, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut secara tegas menyoroti kebijakan pengangkatan aparatur yang dinilai tidak adil bagi pelayan publik yang telah lama mengabdi.
ASN PPPK menjadi pokok pernyataan Fadlun saat menyampaikan sikapnya kepada awak media pada Rabu, 18 Februari 2025. Ia menyebut kebijakan pengangkatan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja saat ini memicu keresahan luas di kalangan aparatur.
Menurut Fadlun, banyak aparatur pelayanan publik telah bekerja bertahun-tahun tanpa kepastian hak, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang layak. Namun dalam praktiknya, terdapat pengangkatan pejabat dan pegawai menjadi ASN PPPK tanpa melalui masa pengabdian terlebih dahulu.
Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan tanda tanya besar. Aparatur yang telah lama setia melayani masyarakat merasa tidak memperoleh perlakuan yang setara dengan mereka yang baru diangkat.
Salah satu sorotan utama dalam surat terbuka itu adalah pengangkatan sekitar 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pegawai tersebut terdiri dari kepala SPPG, tenaga gizi, dan akuntan, termasuk yang ditempatkan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
Fadlun menilai kebijakan itu perlu ditinjau ulang dari sisi keadilan dan kelayakan moral. Ia mengusulkan agar setiap calon ASN PPPK menjalani masa pengabdian minimal dua tahun sebelum diangkat secara resmi. Masa tersebut dinilai penting untuk menilai loyalitas, integritas, dan dedikasi secara objektif.
ASN PPPK paruh waktu juga menjadi perhatian serius. Fadlun mengungkapkan bahwa banyak aparatur paruh waktu menerima gaji sangat rendah, bahkan di bawah upah minimum. Padahal, beban kerja mereka disebut tidak berbeda dengan aparatur lainnya.
“Mereka tetap dituntut memberikan pelayanan maksimal, tetapi hidup dalam ketidakpastian ekonomi,” ujarnya.
Selain persoalan penghasilan, ia menyoroti tidak adanya kepastian hak karier, pengembangan kompetensi, serta jaminan hari tua dan pensiun bagi ASN PPPK yang telah diangkat sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut merendahkan martabat pengabdian aparatur negara.
Fadlun juga mencatat adanya pemutusan kontrak ASN PPPK secara sepihak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di sejumlah daerah. Ia menilai tindakan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memperparah rasa ketidakadilan.
Melalui surat terbuka atas nama Aliansi Merah Putih, Fadlun berharap Presiden mendengar aspirasi guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan aparatur lainnya yang selama ini bekerja tanpa sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa keadilan bagi ASN PPPK bukan sekadar persoalan administratif. Bagi Fadlun, hal tersebut menyangkut martabat pengabdian dan masa depan pelayanan publik di Indonesia.(Red)
