Mataram* — Komisi III DPR RI mengapresiasi inovasi pelayanan Polda NTB, dalam mendekatkan polisi dengan masyarakat. Dia juga menyoroti peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), sebagai wajah pelayanan Polri serta Balai Tiga Pilar sebagai ruang kolaborasi polisi dan warga.
Apresiasi itu disampaikan dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi III DPR RI, Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 13.30 Wita, di Gedung Sasana Dharma Polda NTB. Rombongan diterima Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., bersama Pejabat Utama (PJU) Polda NTB.
Dalam pertemuan tersebut, Irjen Kalingga menyambut kedatangan rombongan di Bumi Gora, Nusa Tenggara Barat. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Komisi III DPR RI, menjadikan Polda NTB sebagai tujuan kunjungan kerja.
“Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu anggota Komisi III DPR RI di NTB, khususnya di Polda Nusa Tenggara Barat. Kami sangat berterima kasih karena Polda NTB dijadikan salah satu tujuan kunker Bapak-Ibu Dewan yang terhormat,” ucap Irjen Kalingga.
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Kalingga menjelaskan strategi Polda NTB dalam menjaga kamtibmas melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kemitraan dengan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Dukungan terhadap MotoGP Mandalika juga menjadi salah satu materi pemaparan. Polda NTB menyiapkan strategi pengamanan dengan melibatkan personel dan teknologi, guna mendukung keamanan serta kelancaran penyelenggaraan ajang balap internasional tersebut.
“Kami terus mendorong inovasi dalam pelayanan dan pemeliharaan kamtibmas. Kehadiran polisi harus dirasakan masyarakat, tidak hanya saat terjadi persoalan, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan kemitraan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si., menilai pelayanan kepolisian perlu terus diperkuat agar masyarakat merasa dekat, mudah mengakses layanan, serta memperoleh penanganan yang baik saat membutuhkan bantuan.
Nasir Djamil menekankan SPKT tidak cukup dipandang sebagai tempat menerima laporan. Unit pelayanan tersebut perlu menjadi ruang pertemuan antara negara melalui kepolisian, dengan masyarakat sebagai penerima layanan.
“SPKT harus dimaknai sebagai ruang pertemuan antara negara dan warga. Ini etalase kepolisian, sehingga masyarakat yang datang harus merasakan pelayanan yang baik, mudah, dan humanis,” ungkapnya.
Selain pelayanan SPKT, Nasir Djamil memberikan apresiasi terhadap keberadaan Balai Tiga Pilar di NTB. Konsep tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi polda lain, dalam membangun kerja sama antara polisi dan masyarakat.
Balai Tiga Pilar diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ruang dialog untuk membahas persoalan lingkungan, mencari solusi bersama, serta memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami mengapresiasi Balai Tiga Pilar yang mendorong polisi hadir lebih dekat dengan masyarakat. Program seperti ini perlu terus dikembangkan agar warga memiliki ruang berkomunikasi, menyampaikan persoalan, dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungannya,” katanya.
Kunker reses tersebut diikuti enam anggota Komisi III DPR RI, yakni Sarifuddin Sudding selaku ketua tim, H. M. Nasir Djamil, Rudianto Lallo, Hasbiallah Ilyas, Hj. Siti Aisyah, serta Benny K. Harman.
Pertemuan itu menjadi ruang evaluasi sekaligus pertukaran pandangan mengenai pelayanan kepolisian, inovasi pemeliharaan kamtibmas, serta penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, berbagai masukan dari Komisi III DPR RI diharapkan dapat menjadi bahan penguatan pelayanan Polda NTB agar semakin terbuka, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Reporter: Narator Bid. Humas
Foto: Dok. Humas & Satker Polda NTB
Demikian dirilis Bid Humas Polda NTB untuk dipublikasikan melalui media. Terkait narasi dan/atau angle berita disesuaikan dengan kebijakan redaksi masing-masing media.
Mataram, 13 Oktober 2026
Kabid Humas,
ttd.
*MOHAMMAD KHOLID, S.IK., MM.*
Komisaris Besar Polisi
