BANDUNG, TRIBUN 1 . COM ||Warga Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, mengangkat perhatian serius terkait ketahanan pangan di desa mereka. Di tengah kondisi tersebut, warga juga mendesak Kepala Desa (Kades) untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana desa yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Ahmad, salah satu warga, menyatakan, “Dana desa yang kita terima sangat besar dan berpotensi membawa perubahan positif besar bagi pembangunan desa. Kami ingin mengetahui secara jelas alokasi dan penggunaannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”
Pada tahun 2024, Desa Solokan Jeruk menerima dana desa sebesar Rp 1.144.264.000 yang disalurkan dalam dua tahap, yakni:
• Tahap I: Rp 686.558.400 (60%)
• Tahap II: Rp 457.705.600 (40%)
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, antara lain:
1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 41.560.000
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp 40.000.000
3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 192.180.000
4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Rp 232.095.000
5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) Rp 73.500.000
6. Pengelolaan Perpustakaan Desa Rp 20.800.000
7. Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Rp 4.823.000
8. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non-Formal Rp 16.800.000
Warga berharap penggunaan dana desa ini dapat meningkatkan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, warga juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Dasar Hukum Transparansi Dana Desa
Pengelolaan dana desa wajib dilakukan secara transparan sesuai dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap desa harus menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara terbuka. Selain itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 juga mengatur hak warga untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas dari badan publik, termasuk pemerintah desa.
Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Solokan Jeruk mengatakan, “Transparansi adalah kunci agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan warga bisa mengawasi secara bersama-sama. Kami siap mendukung kebijakan yang membawa kemajuan desa.”
Pada tahun 2025, Desa Solokan Jeruk kembali menerima dana desa sebesar Rp 1.737.858.000 dengan penyaluran Tahap I sebesar Rp 1.042.714.800 telah terealisasi 100%. Dengan dana yang meningkat tersebut, warga berharap pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal, namun tetap menuntut laporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Ahmad, salah satu tokoh masyarakat, menambahkan, “Kami berhak mengetahui bagaimana dana desa digunakan demi kepentingan bersama. Kami berharap ada sistem pelaporan yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh warga.”
Read * Tim lipsus VR *
