Medan| Syahrial Harahap, mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, angkat bicara terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara.
Ia mendesak KPK untuk tidak hanya fokus pada OTT, tetapi juga menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang telah lama terbengkalai, salah satunya kasus suap 100 DPRD Sumut periode 20009/2014.
Kasus suap yang melibatkan 100 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan hingga kini belum sepenuhnya dituntaskan.
Meskipun KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 36 anggota DPRD Sumut, namun proses hukumnya seakan mandek. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Syahrial Harahap menyoroti laporan KPK sendiri dalam buku “Jejak Korupsi Politik dan Hukum”. Buku tersebut mencantumkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus suap tersebut, termasuk kalangan eksklusif, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut, Bendahara Provinsi Sumut, Sekretaris DPRD Sumut, dan beberapa pihak swasta (pengusaha).
Keberadaan buku ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus yang merugikan negara sebesar 61 miliar rupiah ini.
“KPK jangan hanya fokus pada OTT saja. Kasus suap 100 DPRD Sumut ini sudah berlangsung 10 tahun lebih dan belum ada kejelasan.
Buku yang diterbitkan KPK sendiri sudah mencantumkan nama-nama yang terlibat. Kenapa kasus ini tidak dituntaskan? Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakkonsistenan penegakan hukum,” tegas Syahrial Harahap.
Ia mempertanyakan alasan KPK mengabaikan kasus ini sementara kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar. Menurutnya, fokus yang berlebihan pada OTT tanpa menyelesaikan kasus-kasus lama justru dapat menimbulkan kesan bahwa KPK hanya mengejar kasus-kasus kecil dan mengabaikan kasus-kasus besar yang melibatkan aktor-aktor penting.
Syahrial Harahap berharap KPK segera menuntaskan kasus suap 100 DPRD Sumut periode 2009-2014. Hal ini penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Ketegasan dan konsistensi KPK dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Ketidakjelasan nasib kasus ini selama bertahun-tahun telah menimbulkan keresahan dan mempertanyakan efektivitas kerja KPK.
Oleh karena itu, tindakan nyata dari KPK untuk menyelesaikan kasus ini menjadi tuntutan yang mendesak. Publik menantikan langkah konkrit KPK untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat Sumatera Utara.
(red-rahmat hidayat)
