Medan, Sumut – Gelombang kekecewaan publik di Sumatera Utara kembali memuncak terkait penanganan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Gatot Pujonugroho. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya menyentuh aktor utama, tetapi juga membongkar jaringan yang diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi sistematis tersebut.
Pertemuan yang digelar di Medan, Jumat (17/10/2025), menjadi momentum bagi para tokoh untuk mempertanyakan komitmen KPK dalam menuntaskan kasus ini secara menyeluruh. Mereka menyoroti fakta bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam publikasi KPK berjudul “Politik dan Hukum” justru belum tersentuh proses hukum.
“Publik bertanya-tanya, kenapa hanya Gatot Pujonugroho yang dihukum? Ke mana aliran dana suap itu mengalir? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi para aktor lain yang terlibat?” ujar Dr. Tohonan Silalahi dengan nada bertanya.
Dokumen KPK tersebut memuat nama-nama seperti mantan Sekda Provinsi Sumatera Utara Nurdin Lubis, mantan Ka. Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara Baharuddin Siagian, mantan Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan, mantan Bendahara Pemprov Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis, pihak swasta Anwar Al Haq, serta 36 mantan anggota DPRD Sumut periode 2009 hingga 2014.
Para tokoh menduga, mandeknya penyidikan terhadap para pihak yang diduga terlibat ini menimbulkan kecurigaan adanya kongkalikong antara KPK dengan pihak-pihak tertentu. Mereka menuntut KPK untuk membuka secara transparan hasil penyidikan dan memberikan penjelasan kepada publik terkait alasan mengapa nama-nama tersebut belum dijerat.
“Kasus ini bukan hanya tentang suap, tetapi juga tentang keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Jika KPK tidak bertindak tegas, maka akan semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegas Wasingtong Pane.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat spekulasi adanya praktik tidak sehat di balik layar dalam penanganan kasus suap Gatot Pujonugroho.
