Tanjungbalai, 14 Agustus 2026 — Proyek pembangunan jalan dengan perkerasan hotmix di Jalan Sutomo, Kota Tanjungbalai, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp4 miliar, kini menuai keluhan serius dari masyarakat. Pekerjaan dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis atau dikerjakan asal jadi, sehingga masyarakat tidak hanya meminta Pemerintah Kota, tetapi juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kejaksaan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.
Keluhan ini disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungbalai yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, dengan alasan bahwa pengawasan terhadap penggunaan uang negara adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan individu.
“Saya tidak ingin nama saya disebut. Bagi saya, tidak ada arti sebuah nama dalam pengawasan pekerjaan yang dibiayai uang rakyat. Sumber dana ini berasal dari pajak dan kewajiban warga kepada negara, sehingga kepentingan publik jauh lebih penting daripada nama pribadi,” ujarnya, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak awal proyek, mulai dari tahap persiapan, pembersihan badan jalan, hingga penghamparan lapisan pondasi, dinilai tidak mengikuti petunjuk teknis yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Kualitas material lapisan pondasi atau bescos yang digunakan juga dinilai tidak memenuhi standar yang disyaratkan.
“Terlihat jelas material yang dihamparkan tidak sesuai spesifikasi. Setelah mengeras, permukaan justru banyak berlobang. Seharusnya jika material dan pengerjaan sesuai standar, hasilnya akan padat dan rata. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana di atas kertas dengan realitas di lapangan,” ungkapnya.
Keluhan serupa juga ditemukan pada pekerjaan jalan hotmix di Jalan Listrik hingga batas Jalan Tengku Umar, serta ruas Jalan Gereja di depan lingkungan Dinas Kesehatan. Masyarakat menilai pola pengerjaan dan kualitas material yang digunakan sama, yaitu asal jadi.
Masyarakat Desak Pemerintah Kota, DPRD, Inspektorat, Hingga Kejaksaan Turun Tangan
Mengingat nilai anggaran yang tidak sedikit dan diduga kuat adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, masyarakat meminta:
1. Walikota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim agar tidak hanya menerima laporan dari bawah, tetapi turun langsung ke lapangan memantau kualitas pekerjaan secara objektif.
2. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin beserta seluruh anggota DPRD melakukan pengawasan politik anggaran guna memastikan tidak ada kerugian keuangan daerah.
3. Inspektorat Kota Tanjungbalai melakukan audit kinerja dan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi teknis.
4. Dinas Perumahan dan Tata Ruang (PUTR) selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab memastikan pengawasan teknis berjalan ketat.
5. Aparat Penegak Hukum dan Kejaksaan Negeri turun melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara maupun pungutan dan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami tidak menuduh ada korupsi, tetapi kami meminta diperiksa secara transparan. Jika pengerjaan sudah sesuai, buktikan kepada masyarakat. Jika tidak, siapa yang bertanggung jawab atas selisih biaya dan kualitas ini?” tegas tokoh masyarakat tersebut.
Ia juga mengingatkan pimpinan daerah agar senantiasa menghargai uang rakyat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah adalah hasil keringat masyarakat. Jangan sampai keteledoran atau kelalaian dalam pengawasan merugikan kepentingan publik. Hargailah kepercayaan rakyat dengan kerja yang jujur dan bertanggung jawab,” pesannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun instansi terkait atas keluhan yang disampaikan masyarakat ini. (Tim Media)
