**BANDUNG BARAT – Tribun1.com**
Dugaan persoalan penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencuat di wilayah Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sebuah rumah seluas 154 meter persegi yang diklaim milik Elan, warga Desa Kertamukti, diduga telah disertifikatkan atas nama Rohmat Hidayat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik tanah.
Persoalan tersebut bermula ketika Elan memiliki rumah di Kampung Sukamaju RT 07 RW 03. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak kuasa hukumnya, Elan memiliki dokumen Akta Jual Beli (AJB) dari Kecamatan Cipatat sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut.
Sementara itu, Rohmat Hidayat, warga Kampung Sukamaju RT 07 RW 03, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, diketahui menempati rumah tersebut bersama anak dan istrinya atas seizin Elan.
Izin menempati rumah itu diberikan karena Elan merasa iba terhadap kondisi Rohmat Hidayat yang sebelumnya kerap berpindah-pindah tempat kontrakan dan belum memiliki rumah sendiri.
Namun, persoalan mulai muncul ketika program PTSL berlangsung pada 2023–2024. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Elan, rumah yang selama ini ditempati Rohmat Hidayat tersebut diduga diproses menjadi sertifikat hak atas tanah atas nama Rohmat Hidayat, tanpa adanya persetujuan maupun alas hak peralihan kepemilikan dari Elan.
Akibat proses tersebut, sertifikat PTSL kemudian terbit atas nama Rohmat Hidayat.
**SERTIFIKAT DIDUGA DIJAMINKAN KE BANK**
Persoalan semakin berkembang ketika sertifikat yang dipersoalkan tersebut diduga digunakan Rohmat Hidayat sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman melalui Bank PNM.
Berdasarkan informasi yang diterima pihak Elan, kewajiban pembayaran angsuran pinjaman tersebut kemudian mengalami kemacetan. Setelah itu, Rohmat Hidayat disebut tidak lagi diketahui keberadaannya.
Pada 2026, Elan mendatangi rumah yang selama ini menjadi persoalan. Ia terkejut ketika mendapati adanya plang pemberitahuan dari pihak bank yang menyatakan bahwa rumah tersebut berada dalam pengawasan Bank PNM.
Kondisi itu kemudian mendorong Elan meminta bantuan hukum guna memperjuangkan hak atas rumah yang diklaim sebagai miliknya.
**KUASA HUKUM PERTANYAKAN PERAN KEPALA DESA**
Saat dikonfirmasi awak media, kuasa hukum Elan, Dedi Suratin, SH, mengaku mempertanyakan proses penerbitan sertifikat PTSL tersebut, khususnya terkait kelengkapan dokumen administrasi dan dasar penguasaan tanah.
Menurut Dedi, dirinya merasa heran apabila proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan tanpa adanya dokumen yang menunjukkan peralihan hak dari Elan kepada Rohmat Hidayat.
Ia juga mempertanyakan peran pemerintah desa dalam proses administrasi penerbitan sertifikat tersebut, termasuk penandatanganan dokumen atau warkah yang menjadi bagian dari persyaratan PTSL.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai penerbitan sertifikat tersebut, Kepala Desa Ciptaharja, Idham Martadinata, menyampaikan bahwa proses penerbitan sertifikat PTSL didasarkan pada adanya surat pernyataan dari Rohmat Hidayat.
Namun, menurut Dedi Suratin, surat pernyataan sepihak tidak serta-merta dapat menggantikan dokumen alas hak yang semestinya menjadi dasar pembuktian apabila terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut.
“Seharusnya ada kejelasan alas hak dan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak dari Elan kepada Rohmat Hidayat. Bukan hanya berdasarkan surat pernyataan,” demikian pokok keberatan yang disampaikan Dedi.
**AKAN TEMPUH JALUR HUKUM**
Dedi Suratin menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari proses pengajuan PTSL, pemeriksaan dokumen yuridis, keterangan saksi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta BPN Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan dan menempuh prosedur hukum untuk mengajukan pembatalan sertifikat yang dipersoalkan tersebut.
Selain itu, pihak kuasa hukum berencana melaporkan Rohmat Hidayat dan pihak-pihak yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban kepada Polres Cimahi melalui Unit Harda.
Dedi turut menyinggung dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menurutnya perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun dugaan perbuatan Rohmat Hidayat juga dinilai perlu ditelusuri dari aspek hukum pidana maupun pertanahan. Namun, penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.
**BPN DAN PEMERINTAH DESA PERLU BERIKAN PENJELASAN**
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus integritas proses administrasi dalam program PTSL.
Program PTSL pada prinsipnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada masyarakat. Karena itu, setiap proses penerbitan sertifikat harus didukung pemeriksaan data fisik dan data yuridis secara cermat.
Apabila benar terdapat keberatan dari pemilik sebelumnya serta dugaan tidak adanya dokumen peralihan hak, maka persoalan ini perlu ditelusuri secara transparan oleh instansi berwenang.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari BPN Kabupaten Bandung Barat mengenai proses penerbitan sertifikat tersebut, termasuk dokumen yang menjadi dasar pengajuan dan pemeriksaan warkah PTSL.
Redaksi Tribun1.com juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Ciptaharja, Rohmat Hidayat, BPN Kabupaten Bandung Barat, maupun Bank PNM agar seluruh pihak memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan secara berimbang.
*Red Tribun*
