TAKALAR – TRIBUN1.COM | Rencana pembangunan Pelabuhan Umum Kawasan Industri Takalar (KITA) kini memasuki babak baru melalui pelaksanaan Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kegiatan yang berlangsung di Sentra Pangurangi, Desa Pattopakang, Kecamatan Laikang, Sabtu (18/4/2026) ini, menjadi wadah krusial bagi pemerintah, pengembang, dan warga lokal untuk berdialog mengenai arah pembangunan ke depan.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah dan pengembang, di antaranya Direktur PT Tiran Jimmy, pakar lingkungan Prof. Aymal B. Demmalino, serta perwakilan Bupati Takalar yang dihadiri Kepala Dinas PUPR Budi Rosal. Turut hadir Kepala Dinas LHP Syafaruddin Lallo, Kadis Perhubungan Sirajuddin Saraba, Camat Laikang Marwan Taba, anggota DPRD Ibrahim Bakri, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat yang antusias mengikuti jalannya diskusi.
Dalam sambutannya, Direktur PT Tiran, Jimmy, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya forum ini sebagai bentuk transparansi proyek. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri nasional di Takalar adalah langkah besar yang telah terencana secara matang, di mana PT KITA berkomitmen menyiapkan lahan yang terintegrasi guna mendukung percepatan ekonomi di wilayah tersebut.
Jimmy menjelaskan bahwa proyek ini mencakup dua dimensi penting yang saling berkaitan, yakni pengembangan wilayah daratan dan pengelolaan area lautan. Fokus utama dari konsultasi publik ini adalah mencari titik temu dan solusi terbaik sehingga setiap tahapan pembangunan tetap menghargai aspek lingkungan serta kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Lebih lanjut, pihak pengembang meyakini bahwa kehadiran kawasan industri ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Melalui diskusi yang terbuka, diharapkan pembangunan Pelabuhan KITA dapat berjalan lancar dan mampu menciptakan multiplier effect yang positif serta berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Kabupaten Takalar.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Kepala Dinas PUPR, Budi Rosal, menegaskan bahwa kawasan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN). Budi juga menyampaikan permohonan maaf serta salam hangat dari Bupati Takalar yang belum sempat hadir secara langsung karena tengah menjalankan tugas kedinasan di luar negeri.
Pemerintah daerah melihat adanya potensi sinergi yang besar antara industri dan kearifan lokal. Mengingat Kecamatan Laikang selama ini dikenal sebagai sentra penghasil rumput laut, proyek pelabuhan ini diharapkan tidak menggerus potensi tersebut, melainkan justru menjadi motor penggerak untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui akses distribusi yang lebih modern dan efisien.
Dari sudut pandang teknis, Prof. Aymal B. Demmalino memaparkan rincian mengenai dokumen Amdal yang tengah disusun secara komprehensif. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif memberikan masukan, terutama terkait rencana reklamasi yang membutuhkan material timbunan dalam jumlah besar, agar potensi dampak lingkungan dapat dimitigasi sejak dini.
Sebagai langkah konkret meminimalisir gangguan sosial, Prof. Aymal mengusulkan pengaturan distribusi material dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti malam hari. Hal ini dimaksudkan agar mobilitas kendaraan proyek tidak mengganggu aktivitas harian masyarakat di sepanjang jalur lintasan, sekaligus memastikan proyek tetap berjalan sesuai target dengan tetap menjaga harmoni di tengah lingkungan warga.
