BANDUNG BARAT – Tribun 1 .Com // Pengelolaan dana penyertaan modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp300 juta di BUMDesma Bangkit Mandiri Sejahtera menuai sorotan publik. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan studio vodcast tersebut dinilai tidak sebanding dengan realisasi fisik maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan.
BUMDesma yang beroperasi di Desa Ciptaharja , Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat itu kini menjadi perbincangan warga. Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan urgensi proyek studio vodcast di tengah kebutuhan riil masyarakat yang dinilai lebih mendesak, seperti penguatan permodalan usaha mikro, pengembangan sektor pertanian, hingga dukungan terhadap pelaku UMKM desa.
“Dengan nilai Rp300 juta, seharusnya bisa menjadi suntikan modal produktif yang langsung terasa manfaatnya bagi anggota dan masyarakat sekitar. Misalnya untuk perputaran usaha simpan pinjam, pengembangan peternakan, pertanian, atau usaha perdagangan yang jelas segmentasi pasarnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Transparansi Dipertanyakan
Kritik menguat lantaran rincian penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka. Publik mengaku belum memperoleh informasi detail terkait spesifikasi pembangunan studio, biaya peralatan, operasional, hingga proyeksi pendapatan usaha dari fasilitas tersebut.
Minimnya keterbukaan ini memicu tanda tanya, terutama karena dana yang digunakan merupakan dana publik hasil penyertaan modal yang seharusnya dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kontroversi semakin berkembang setelah beredar informasi bahwa proses pencairan dana sempat “transit” melalui pemerintah Desa Kertamukti sebelum masuk ke pengelolaan BUMDesma. Mekanisme ini dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat guna memastikan kesesuaiannya dengan prosedur administrasi dan tata kelola keuangan yang berlaku.
“Jika memang sesuai aturan, sampaikan secara rinci mekanismenya. Publik berhak tahu alur dana tersebut dari awal hingga digunakan,” tegas sumber lain dari kalangan pemerhati tata kelola desa.
Dinilai Kurang Prioritas
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat desa yang masih membutuhkan penguatan sektor produktif, pembangunan studio vodcast dinilai bukan prioritas mendesak. Beberapa warga berpendapat bahwa pengembangan usaha berbasis digital memang memiliki potensi, namun harus disertai kajian kelayakan bisnis yang matang, analisis pasar yang jelas, serta roadmap usaha yang terukur.
Tanpa perencanaan yang komprehensif, proyek berbiaya besar dikhawatirkan menjadi aset pasif yang tidak menghasilkan perputaran ekonomi signifikan.
“BUMDesma seharusnya hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Modal sebesar itu akan jauh lebih berdampak jika diputar dalam usaha yang langsung menyentuh kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan anggota,” ungkap seorang pelaku UMKM setempat.
Dorongan Audit dan Evaluasi
Masyarakat menegaskan bahwa setiap rupiah dana desa adalah amanah. Pengelolaan yang tidak transparan bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau indikasi penyimpangan.
Sejumlah pihak mendorong agar aparat pengawas internal daerah melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana penyertaan modal tersebut.
Jika diperlukan, aparat penegak hukum juga diminta turun tangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses perencanaan, pencairan, hingga realisasi anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen BUMDesma Bangkit Mandiri Sejahtera maupun pemerintah Desa Kertamukti belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang berkembang.
Publik kini menanti klarifikasi terbuka dan data konkret. Sebab dalam tata kelola keuangan desa yang sehat, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan masyarakat. Red ( team investigasi )
