Medan | 19/06/2025, Pakar hukum tata negara yang juga Ketua Lembaga Kalibrasi Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Antony Sinaga, S.H., M.Hum, mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan perkara mega korupsi suap terhadap 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009–2014.
Antony menyoroti bahwa hingga saat ini, pengepul dana suap—yang diduga menjadi aktor utama dalam distribusi uang kepada para legislator—belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, para penerima suap sudah banyak yang menjalani proses hukum dan menjalani hukuman.
“Ini sangat tidak adil secara hukum. Penerima suap sudah dihukum, tapi pengepul dan pemberi uang suap yang menjadi aktor intelektual justru belum disentuh. Ini bisa mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Antony, Kamis (19/6).
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan menyita aset atau memiskinkan pihak-pihak yang terlibat korupsi, baik di level pemerintah daerah maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Jika pengepul dana dan pihak-pihak yang terlibat belum diproses, maka sangat penting bagi Presiden untuk memerintahkan KPK agar menuntaskannya. Rakyat butuh ketegasan dan keadilan,” ujar Antony.
Antony berharap KPK di bawah kepemimpinan Ketua Setyo Budiyanto benar-benar menjalankan amanat reformasi hukum dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi. (Tim Media)
